Andre Rosiade Minta PLN Bangun Gardu Induk & Depo Pertamina: Harapan atau Hanya Omongan Politik?

JAKARTA – Anggota DPR-RI dari Dapil 1 Sumatera Barat, Andre Rosiade, kembali mengeluarkan permintaan kepada PLN untuk segera membangun gardu induk di Ujung Gading, Lembah Melintang, serta menuntut pembangunan depo Pertamina di Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Pasaman Barat. Namun pertanyaan besar yang muncul: apakah ini hanya omongan politik untuk menarik perhatian masyarakat, atau ada komitmen nyata yang akan diwujudkan?

Permintaan yang disampaikan melalui unggahan media sosial dengan tagar #andrerosiade dan #pasamanbarat memang terdengar menggugah harapan bagi warga Pasaman Barat yang selama ini mungkin menghadapi kendala pasokan listrik dan bahan bakar. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan mendesak dibangunnya kedua fasilitas tersebut, anggaran yang diperlukan, atau jadwal pelaksanaan yang jelas.

Kurangnya Transparansi dan Rencana Konkrit

Belum terlihat adanya koordinasi resmi antara Andre dengan pihak PLN maupun Pertamina terkait usulan ini. Tanpa adanya rencana kerja yang terstruktur, pertemuan yang jelas, atau komitmen tertulis dari kedua perusahaan BUMN, permintaan ini berisiko hanya menjadi retorika politik yang tidak berdampak nyata. Masyarakat berhak tahu: kapan pembangunan akan dimulai? Siapa yang akan menangani prosesnya? Dan bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh warga setempat?

Apakah Ini Cuma Upaya Mempercantik Rekam Jejak?

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih perlu dukungan infrastruktur yang kuat, pernyataan semacam ini seharusnya tidak hanya sebatas omongan di media sosial. Jika benar peduli dengan kesejahteraan rakyat Pasaman Barat, seharusnya Andre Rosiade tidak hanya mengeluarkan permintaan, tetapi juga menunjukkan langkah konkrit – seperti mengajukan usulan anggaran melalui fraksinya di DPR, melakukan kunjungan lapangan untuk mengevaluasi kondisi sebenarnya, atau bahkan membentuk tim kerja untuk mengawal proses pembangunan tersebut.

Kabar baiknya, jika permintaan ini benar-benar diwujudkan, maka pasokan listrik dan bahan bakar di Pasaman Barat bisa jadi lebih stabil. Namun hingga saat ini, tidak ada bukti konkret bahwa hal ini akan terealisasi. Masyarakat berhak menuntut akuntabilitas dari setiap pernyataan politik yang dilontarkan oleh wakil rakyatnya.

Kapan Harapan Jadi Kenyataan?

Permintaan kepada PLN dan Pertamina bukanlah hal yang salah, tetapi perlu diimbangi dengan tindakan nyata. Bukan hanya sekadar bertanya "baa pandapek sanak?" kepada masyarakat, tapi juga menunjukkan bahwa ada kerja keras di balik kata-kata tersebut. Sampai kapan rakyat Pasaman Barat harus menunggu janji-janji yang tak jelas kapan akan terwujud?

 JURNALIS:  ISMAIL HASAN MEDIA PRESISI DAN KPK TIPIKOR