Laporan Harta Kekayaan Anggota DPRD Pasaman Barat Tahun 2025: Transparansi yang Perlu Diawasi Bersama

 

👆👆👆👆👆👇👆

Simpang Empat, 19 Juni 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman elhkpn.kpk.go.id merilis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun pelaporan 2025. Data ini menjadi cerminan kewajiban terbuka serta bahan pengawasan publik terhadap perubahan aset para wakil rakyat.

 Ringkasan Data Utama.

Berdasarkan catatan resmi, terlihat perubahan nilai harta kekayaan masing-masing anggota jika dibandingkan dengan posisi tahun 2023 dan 2024:

- Harta tertinggi: Elsa Mardian (Golkar) tercatat memiliki total harta sebesar Rp 2.200.581.086 pada akhir 2025, turun dibandingkan tahun sebelumnya.

- Perubahan signifikan: Beberapa nama menunjukkan kenaikan atau penurunan nilai aset yang cukup mencolok, bahkan ada yang tercatat minus atau berkurang drastis dengan keterangan penyelesaian utang atau penyesuaian aset.

Belum lengkap: Sebagian anggota masih berstatus belum diketahui laporannya tahun 2025, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan administratif.

Penerbitan data ini bukan sekadar kewajiban prosedur, melainkan cermin integritas. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian:

Perubahan nilai: Kenaikan atau penurunan harta harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sumber pendapatan resmi, baik dari gaji, usaha, maupun warisan.

Kepatuhan laporan: Anggota yang belum melaporkan atau datanya belum lengkap perlu segera melengkapi sesuai aturan, agar tidak menimbulkan kesan menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Pengawasan publik: Masyarakat berhak mengetahui apakah penambahan harta tersebut sejalan dengan kewajaran pendapatan pejabat daerah, atau justru menjadi tanda adanya aliran dana yang tidak jelas.

Transparansi harta adalah kunci kepercayaan. Jika laporan sudah terbuka, maka tugas kita bersama mengawasi: apakah wajar, jelas asalnya, dan tidak ada selisih yang mencurigakan. Bila ditemukan kejanggalan, jalur pengaduan sudah tersedia untuk ditindak lanjuti,” ujar pengamat kebijakan daerah.

Sumber & Keabsahan

Data ini bersumber langsung dari laman resmi elhkpn.kpk.go.id, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Setiap warga bisa mengakses dan memeriksa rincian lebih lanjut secara mandiri untuk memastikan kebenaran informasi.

 Gaya: Jurnalistik, netral, terpercaya

Berdasarkan data resmi tanpa menuduh

 Pesan: Mengajak pengawasan warga secara bertanggung jawab

 

 tim JURNALIS