SOROTAN.... RENOVASI DAN PENGADAAN BARANG RUMAH DINAS PEJABAT SUMBAR HABISKAN MILIARAN RUPIAH, GORDEN SAJA RP256 JUTA!

 

 👇👇👇👇👇👇👇👇

Padang, 8 Juni 2026 – Sebuah fakta mengejutkan, sangat tidak masuk akal, dan memicu kemarahan besar masyarakat terungkap dari data pengeluaran uang daerah Provinsi Sumatera Barat. Di saat rakyat banyak yang masih kesulitan ekonomi, sekolah rusak belum diperbaiki, jalan berlubang dibiarkan, dan program bantuan sosial sering kali tidak sampai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat justru mengalokasikan anggaran miliaran rupiah hanya untuk merenovasi dan melengkapi kebutuhan rumah dinas pejabat tinggi daerah, khususnya rumah dinas Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.

Angka-angkanya sangat tidak masuk akal, mustahil diterima akal sehat, dan sangat menyakitkan hati rakyat. Dana rakyat yang seharusnya untuk kepentingan umum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, malah dihabiskan untuk barang-barang mewah, perabot mahal, dan perlengkapan yang nilainya berlipat ganda dari harga pasar.

Berikut rincian yang bikin darah mendidih:

GORDEN & LAMPU GANTUNG: Rp 256 JUTA

Hanya untuk gorden seluas 94 meter persegi model klasik berbahan kain impor, lengkap dengan relnya, ditambah 3 unit lampu gantung kristal, anggarannya mencapai Rp256.000.000. Coba kita bayangkan: harga gorden biasa yang bagus saja puluhan ribu per meter. Ini dibayar lebih dari 200 juta! Apa gordennya dari kain emas atau sutra kerajaan? Ini sangat tidak wajar, sangat boros, dan jelas-jelas membuang uang negara. Pengadaan ini bahkan sudah masuk katalog resmi LKPP, artinya pemborosan ini dilegalkan secara administrasi.

SOFA TAMU SAJA RP 199 JUTA!

Untuk satu set sofa tamu ditambah meja kecil ukuran 120x40 cm, dianggarkan Rp199.000.000. Di pasar, sofa kualitas terbaik, paling mewah, dan paling nyaman pun tidak sampai seharga itu. Sofa ini disebut berspesifikasi “tampilan modern”, tapi apakah warga Sumatera Barat harus membayar hampir 200 juta hanya untuk satu set tempat duduk pejabat? Ini bukan lagi beli barang, ini sudah namanya pemborosan gila-gilaan.

 PERLENGKAPAN KAMAR: RP 126 JUTA

Hanya untuk bed cover, semprotan, dan keperluan kamar tidur lainnya, uang rakyat dikeluarkan sebesar Rp126.000.000. Untuk keperluan tidur saja, uangnya bisa dipakai untuk memperbaiki ruang belajar di 2 sampai 3 pesantren yang kondisinya rusak parah, seperti Pesantren Darul Fikri yang kita bahas sebelumnya.

BELANJA LAINNYA: LAPTOP, DRONE, DAN BARANG LAIN

Belum lagi rincian pengeluaran lainnya yang nilainya juga fantastis: pembelian laptop canggih, drone, dan berbagai perabot rumah tangga lainnya yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Total keseluruhan pengeluaran ini mencapai MILIARAN RUPIAH.

INI SANGAT TAK MASUK AKAL, SANGAT MUSTAHIL DITERIMA!

Di saat yang sama, kita saksikan kenyataan pahit:

🔸 Sekolah dan pesantren rusak, bocor, dan berbahaya bagi siswa, tapi tidak ada dana perbaikan.

🔸 Jalan-jalan utama di banyak kabupaten rusak parah, tapi perbaikannya lambat sekali.

🔸 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) penuh korupsi, makanan buruk, dan dana hilang miliaran rupiah.

🔸 Banyak warga miskin yang butuh bantuan, pelayanan kesehatan terbatas, dan ekonomi rakyat susah.

Tapi untuk rumah dinas pejabat, uangnya ada, berlimpah, nilainya gila-gilaan, dan dibelanjakan untuk barang mewah, barang impor, dan harga yang jauh di atas kewajaran.

Masyarakat bertanya dengan marah: “Apakah rumah dinas itu istana raja zaman dulu? Mengapa harus ada gorden 256 juta, sofa 200 juta, dan bed cover ratusan juta? Apakah jabatan wakil gubernur itu hak milik pribadi, sehingga fasilitasnya harus se-mewah itu?”

Ini bukan lagi soal kenyamanan bekerja atau fasilitas jabatan. Ini sudah masuk kategori PEMBOROSAN NEGARA, PENYALAHGUNAAN ANGGARAN, DAN KETIDAKPEDULIAN TERHADAP PENDERITAAN RAKYAT.

Uang miliaran yang dihabiskan untuk kemewahan pribadi pejabat itu adalah uang pajak, uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari keringat dan usaha keras warga Sumatera Barat. Sangat menyakitkan, sangat memalukan, dan sangat tidak adil.

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus membatalkan pengadaan ini dan mengembalikan sisa anggaran ke kas daerah.

2. Aparat penegak hukum dan BPK harus turun tangan, periksa harga satuan yang tidak wajar ini, telusuri ke mana selisih harganya pergi, dan tindak tegas siapa pun yang terlibat.

3. Uang miliaran itu harus dialihkan untuk perbaikan sekolah, jalan, kesehatan, dan bantuan bagi warga yang membutuh kan

tentu m jurnalis